Kuala Tungkal – Bupati Tanjab Barat Drs. H. Anwar Sadat M. Ag Pimpin Rapat Koordinasi menyikapi kondisi dilapangan setelah pemberlakuan harga baru Bahan Bakar Minyak ( BBM ) oleh Pemerintah menyebabkan terjadinya antrian yang cukup panjang di SPBU sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapat BBM khususnya jenis Pertalite dan biosolar,selain itu juga terjadi antrian masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 Kg Subsidi di pangkalan, Kamis (08/09/22).
Kegiatan Rakor yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati ini juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati, Kasdim 0419 Tanjab, Asisten Ekbang, Polres Tanjab Barat, Kepala OPD terkait, Para Kabag, Pertamina, perwakilan SPBU, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya Bupati Drs. H. Anwar Sadat M. Ag mengatakan Terus terang saja permasalah ini menjadi hangat saya minta keseriusan kita dari pihak Pertamina dan SPBU,Kelangkaan ini lebih di rasakan nelayan kita, untuk memastikan bahwa minyak itu betul sampai ke daerah, sehingga kita memberikan pandangan kepada masyarakat.
“Polri dan TNI sama-sama mengawasi jangan ada penimbunan, Pertamina juga mengawasi dan bisa menindak tegas supaya kami dapat mengawasi BBM ini agar tetap sasaran, Dengan kenaikan minyak banyak berimbas tidak hanya nelayan, implasi menjamin agar masyarakat tidak mengalami keresahan”ujarnya.
Lebih lanjut Bupati menyampaikan untuk pangkalan gas kita akan turun untuk memastikan agar jangan ada permainan saat sedang terjadi kelangkaan ini. Jika ada yg bermain saya minta pertamina untuk menindak tegas atau mencabut izinnya” tutup bupati.
Perwakilan dari Pertamina cabang Jambi Fajar menyampaikan Regulasi dari pengecer minyak masih dianggap ilegal, Pertamina hanya menjadi penyalur, dasar hukum pengecer minyak belum ada yg menguatkan dan jika tidak kami ( Pertamina) yang didenda.
Lebih lanjut Fajar mengatakan terhitung dari 1 Januari sampai 31 Juli penyaluran produk 15.455 KL Biosolar Dan 13.332 KL Pertalite di Kabupaten Tanjung jabung barat.
Sementara Wakil Bupati H. Hairan SH mengatakan di Kabupaten Tanjab Barat Ada perbedaan antara darat dan lautan. yang disampaikan oleh Pertamina pada hari ini hanya Transportasi darat, Semetara di Tanjab Barat ada mobilitas nelayan yang tinggi.
“Yg jadi permasalahan, minyak ini nyari dimana, nelayan dak masalah minyak naik cuman cari dimana ini masalah yang terjadi”Kata wabup.
Menanggapi pertanyaan Wakil Bupati, Fajar selaku perwakilan Pertamina Jambi harus ada Surat rekomendasi dari Perikanan untuk nelayan membeli minyak mengunakan drigen, untuk Pertanian baik itu traktor, mesin penggiling Padi atau selainnya harus memiliki surat rekomendasi dari Dinas Pertanian, untuk transportasi umum dan Darat surat rekomendasi dari Dishub Serta Sektor UMKM surat rekomendasi dari Diskoperindag.
Menutup Rapat Bupati sampaikan agar segera membuat kebutuhan sampaikan ke Bupati agar ada data yang jelas dan akurat serta tepat sasaran terkait surat rekomendasi serta akan ada Pembentukan Timsatgas pengawasan Penyaluran BBM sehingga kouta bebtul nyampai ke masyarakat.
